Pendapatan Negara pada RAPBN 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen APBN-P 2013 sebesar Rp 1.635,4 triliun menjadi Rp 1.762,3 triliun. Anggota Komisi IX DPR Nurdin Tampubolon menilai, pendapatan negara masih dapat dioptimalkan lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2015, jika fungsi kontrol dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan Negara berjalan dengan baik.

“Kita memnpunyai sumber daya alam yang luar biasa. Seperti pertanian, pertambangan, kelautan, hortikultura. Kenapa ini tidak bisa digali? Sumber daya energi kita juga cukup besar, baik di darat maupun di laut. Jika ini dioptimalisasi, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara pula,” jelas Nurdin, ketika di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Rabu (20/08).

Politisi Partai Hanura ini memperkirakan, jika bisa dioptimalkan, pendapatan bisa mencapai diatas Rp 2 ribu triliun. Hal itu bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, sektor pajak tidak bisa digenjot begitu saja, harus juga difasilitasi oleh sektor riil. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan tingkat suku bungan SPN 3 bulan, yang dalam RAPBN 2015 ditetapkan sebesar 6,2 persen, naik 0,6 persen dari APBNP 2014. Nurdin menilai, angka ini masih terlalu tinggi.

“Saya minta SPN itu diturunkan, nilai 6,2 persen itu ketinggian. Kalau SPN diturunkan, maka sektor riil akan menggeliat. Dengan begitu, produktifitas akan naik, maka pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Multiplier effect-nya, pajak akan semakin tinggi, pengangguran akan berkurang, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan, dan nilai ekspor pun akan semakin tinggi. Ini akan mengurangi defisit negara.,” jelas Politisi asal Dapil Sumatera Utara I ini.

Pada RAPBN 2015, pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2015 sebesar 257,6 triliun. Angka ini 2,32 persen dari PDB lebih rendah 0,08 persen dari APBNP 2014. Nurdin mengaku, fraksinya selalu menolak penetapan defisit. Pasalnya, Pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi di dalam pengeluaran belanja Negara terutama yang berasal dari belanja rutin pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan, serta menghilangkan program-program yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Fraksi Partai Hanura DPR RI tidak menyetujui terhadap penetapan defisit pada setiap penyusunan postur APBN termasuk RAPBN 2015. Kita harus mengadakan hutang sebesar Rp 257,6 triliun. Harusnya, hutang itu digunakan untuk belanja modal, bukan untuk membiayai subsidi. Ini kan konyol,” tegas Nurdin.

Dalam pidatonya, Presiden SBY menyatakan anggaran belanja subsidi tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 433,5 triliun naik sebesar Rp 30,5 triliun (7,57 persen) dari APBNP 2014, yang sebagian besar dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun (83,9 persen) lebih tinggi dibandingkan untuk subsidi non energi.

“Menurut kami, pemerintah perlu mengurangi pengeluaran belanja subsidi energi dengan menerapkan ketahanan energi nasional yang memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya yang terbarukan atau difersivikasi energi yang membatasi kebijakan impor migas,” imbuh Nurdin.

Nurdin menambahkan, postur RAPBN yang disusun harus dapat memberikan ruang gerak fiskal yang luas bagi pemerintahan yang baru dalam mengelola keuangan negara guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan cepat serta berkelanjutan melalui pengendalian risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Pasalnya, RAPBN 2015 disusun pada tahun transisi pemerintahan dan ditengah kondisi perekonomian domestik dan global yang masih bergerak lambat. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.